Jakarta - Pertumbuhan produksi industri China mencapai kecepatan paling lambat lebih dari dua tahun pada bulan November dan inflasi naik akibat kondisi ekonomi yang memburuk, meningkatkan harapan agar Beijing memudahkan kebijakan moneter lagi.
Reuters melaporkan data November menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia ini mengalami perlambatan lebih lanjut akibat krisis utang zona euro, meskipun penjualan retel lebih kuat dari yang diperkirakan. "Risiko (pendaratan keras) jelas terlihat," kata Stephen Green, ekonom Standard Chartered Bank di Hong Kong. "Kita sudah melihat kebijakan yang mulai berubah dengan jelas dan itulah yang mendorong."
Tingkat inflasi tahunan China jatuh pada bulan November ke 4,2 persen, terendah sejak September 2010 dan sedikit di bawah ekspektasi. Itu pertama kalinya sejak inflasi jatuh di bawah 5 persen pada Februari 2011 lalu.
Inflasi telah menurun dengan cepat sejak level tertingginya dalam tiga tahun di 6,5 persen pada bulan Juli, memungkinkan Beijing untuk menggeser kebijakannya terhadap penawaran dukungan untuk ekonomi, terutama seperti sekarang medekati target tahunan pemerintah untuk 2011 di 4 persen.
Data menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi industri melambat 12,4 persen pada bulan November, di bawah ekspektasi 12,8 persen di November dan yang paling lemah sejak Agustus 2009, data Reuters menunjukkan.
Pelemahan itu ditandai oleh Indeks Manajer Pembelian (PMI), yang menunjukkan aktivitas pabrik pada bulan November menyusut dari Oktober. Penjualan retail di November naik 17,3 persen dari tahun sebelumnya, dibanding Oktober 17,2 persen dan membingungkan ekonom, yang memperkirakan terjadi perlambatan ke 16,9 persen.
Memang, PMI HSBC di sektor jasa telah menunjukkan pertumbuhan yang melambat pada bulan November dari Oktober.
Pertumbuhan ekonomi China telah melambat selama tiga kuartal berturut-turut dan ekonom memperkirakan pertumbuhan pada tahun 2012 berada di bawah 9 persen untuk pertama kalinya sejak tahun 2001 akibat dampak dari krisis utang zona euro dan melemahnya permintaan dari pembeli Amerika.
Planner China telah fokus untuk menjaga kebijakan moneter ketat tahun ini akibat inflasi yang berada di atas target pemerintah.
Tapi tekanan harga yang moderat, serta mengurangi tekanan uang beredar, memungkinkan People's Bank of China mengumumkan pemotongan rasio cadangan bank akhir November lalu, sinyal yang jelas dari pergeseran kebijakan setelah dua tahun menyauarakan pengetatan.
Itu pertama RRR memotong rasio cadangan dalam tiga tahun dan mulai diberlakukan pada tanggal 5 Desember, melepaskan antara 350 miliar yuan dan 400 miliar yuan ($ 55 miliar hingga $63 miliar) ke sistem perbankan.
Dengan inflasi yang turun menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih melambat, sebagian besar analis memperkirakan bank sentral akan memotong cadangan bank lagi pada bulan Januari. ANZ menunjukkan pemotongan lainnya bisa terjadi segera setelah bulan ini.
Tapi inflasi akan membantu menentukan seberapa banyak ruang bank sentral yang harus menjaga tingkat pemotongan cadangan dan melepaskan hingga 16 triliun yuan yang diikat dalam sistem perbankan.
Pemerintah China yang akhirnya menetapkan kebijakan moneter, dibatasi oleh inflasi seperti kenaikan harga yang memiliki sejarah menimbulkan kerusuhan sosial. Injeksi besar uang tunai dengan mudah bisa menyalakan kembali naiknya harga dengan tajam.
"Jadi dengan rata-rata inflasi berjalan pada 5,5 persen tahun ini, setiap pelonggaran kebijakan akan diukur," kata para analis. "Sangat jelas sekarang bahwa inflasi China mereda, dan proses mereda lebih cepat dari yang diperkirakan," kata Wang Guobing, Northeast Securities di Shanghai. Tapi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa China akan berubah secara penuh dan melonggarkan kebijakan," katanya.
"Pemerintah masih harus mencari keseimbangan antara pertumbuhan dan kontrol inflasi," tambah Wang.
Beijing akan menahan diri dari memotong tingkat suku bunga untuk sekarang, ekonom berpendapat. Sebagian besar menunjukkan harga akan tetap ditahan sampai kuartal kedua tahun 2012.
Jumat, 16 Desember 2011
suku bunga indonesia 2012 stabil
Suku Bunga Indonesia 2012 Stabil
Jakarta ( Berita ) : Tim Riset Bank DBS memperkirakan tingkat suku bunga di Indonesia akan stabil selama 2012 antara lain karena tren tingkat inflasi yang rendah.
Siaran pers Bank DBS Indonesia yang diterima di Jakarta, Rabu [14/12], menyebutkan, inflasi non-inti pada November 2011 mencapai 4,15 persen dibanding periode yang sama 2010 dan dalam beberapa bulan mendatang diperkirakan akan menunjukkan tren penurunan.
Pada 2012, dengan memperhitungkan adanya kenaikan tarif listrik sebesar 10 persen, tingkat inflasi seharusnya masih terkendali mengingat lambatnya pertumbuhan ekonomi global sehingga inflasi akan lebih dipengaruhi oleh harga komoditas.
Dalam jangka pendek, tekanan terhadap harga masih tergolong rendah sehingga bank sentral memiliki ruang yang lebih besar untuk memangkas suku bunga. Apalagi, Indonesia masih memiliki kebijakan suku bunga positif sekitar dua persen.
Kekhawatiran akan tingkat pertumbuhan ekonomi seharusnya akan lebih didominasi oleh dampak krisis utang Eropa yang berkepanjangan. Sebagai konsekuensinya, ekspor diprediksi akan menurun sehingga dibutuhkan upaya yang kuat untuk memastikan pertumbuhan kredit tetap solid (di atas 20 persen) di 2012 untuk membantu mendongkrak permintaan domestik.
Terkait dengan pertumbuhan ekonomi ini, DBS memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2012 akan mencapai sekitar 6,1 persen.
Menurut Tim Riset Bank DBS, suku bunga yang lebih rendah akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang, yaitu menekan spekulasi arus modal.
Tingkat suku bunga yang relatif rendah dalam beberapa waktu ke depan akan meminimalkan selisih imbal hasil di luar negeri dengan dalam negeri sehingga menekan aksi spekulasi dan mendorong moddal yang ditempatkan lebih stabil.
Selain itu, pertumbuhan kredit dengan denominasi mata uang asing dalam sembilan bulan terakhir 2011 (24,3 persen) telah melampaui kredit berdenominasi rupiah (16,5 persen).
Dengan rasio penyaluran kredit (Loan to Deposit Ratio/LDR) mata uang asing yang berada di level 94 persen, pertumbuhan kredit ke depan akan terlimitasi tanpa adanya ekspansi ke pembiayaan korporasi. Sebagai perbandingan, LDR rupiah relatif ada di level 80 persen.
Lemahnya sentimen terhadap situasi ekonomi telah mengakibatkan arus keluar portofolio dalam beberapa bulan terakhir. Kekhawatiran akan kemungkinan pemangkasan suku bunga lebih lanjut juga semakin memperburuk situasi. Kekhawatiran tersebut adalah wajar, namun Tim Riset DBS meyakini bahwa cadangan devisa negara sebesar 114 miliar dolar AS (per akhir Oktober 2011) cukup kuat untuk dapat meredam arus keluar yang mungkin terjadi.
Selain itu, ada pula kekhawatiran bahwa melemahnya rupiah akan memicu inflasi. Dengan latar belakang demikian, kemungkinan penurunan tingkat suku bunga akan lebih terbatas.
Mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, DBS memperkirakan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin di kuartal pertama 2012, dan kemudian akan terus stabil di sepanjang tahun 2012.
Obligasi Negara
Tim Riset DBS memperkirakan nilai surat utang negara (obligasi negara) berdenominasi rupiah tetap positif meski Bank Indonesiatidak menurunkan kebijakan suku bunga pada awal Desember 2011.
Walaupun telah terjadi tekanan jual dari entitas asing pada November 2011, namun situasi masih tetap terkendali karena BI dan bank-bank komersial meningkatkan kepemilikan obligasi negara sehingga membatasi tekanan yang lebih besar terhadap suku bunga.
DBS menilai intervensi BI di pasar obligasi untuk menahan larinya investasi ke luar negeri (capital outflow) sejauh ini terbukti efektif dalam mempertahankan kepercayaan inivestor dan mengurangi gejolak pasar.
Menjaga suku bunga di level rendah tidak menjadi masalah selama bank sentral mengijinkan terjadinya penyesuaian besar pada rupiah.
Suku bunga Indonesia yang jauh di bawah level pra-krisis mencerminkan empat hal, yaitu rendahnya suku bunga global, melimpahnya likuiditas domestik, strategi yang fokus pada pertumbuhan permintaan domestik serta dalam jangka pendek pergeseran risiko dari inflasi ke pertumbuhan ekonomi.
Oleh karena itu suku bunga yang lebih rendah tidak hanya merefleksikan respon sementara terhadap kondisi pasar dan situasi perekonomian yang sulit.
Jika inflasi tetap bertahan di target kisaran BI yaitu sebesar 3,0-5,0 persen di 2012, kemungkinan besar tingkat suku bunga bank di pasar akan tetap rendah selama 2012.
Pertahanan suku bunga di tingkat yang lebih rendah sangat penting untuk strategi pertumbuhan permintaan domestik dan pengembangan di pasar modal. Hal ini mungkin dicapai jika tingkat suku bunga Amerika tetap rendah dan arus modal masuk (capital inflows) tetap kuat.
PT Bank DBS Indonesia berdiri sejak 1997. Pada 2004 hanya memiliki tiga kantor cabang dan saat ini memiliki 40 kantor cabang dan kantor cabang pembantu di 11 kota utama di Indonesia. DBS juga membuka “Rumah DBS” untuk memperluas jangkauan pasar di Indonesia.
ekonomi biaya tinggi perbankan
Masih Ada Ekonomi Biaya Tinggi Di Perbankan
MEDAN (Berita): Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho menegaskan sampai saat ini ternyata masih ada ekonomi biaya tinggi di perbankan sehingga masyarakat terkesan masih kesulitan mendapatkan dana dan sisi lain di masyarakat masih ada pula administrasi yang berbelit-belit.
Hal itu dikemukakan Gatot pada “Pertemuan Tahunan Perbankan Sumatera Utara” di lantai 9 Gedung Bank Indonesia (BI) Medan Jalan Balai Kota Medan Selasa (13/12) siang tadi.
Pertemuan tahunan itu dihadiri juga oleh Pemimpin Bank Indonesia Regional Sumut-Aceh Nasser Atorf selaku penyelenggara, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, Asisten II Ekbang Provsu Dzaili Azwar, Direktur Utama PT Bank Sumut H Gus Irawan, para pemimpin bank, Konjen Malaysia, Wakil Konsul AS, pejabat pemerintah dan stake holder lainnya di daerah ini.
Gatot menyebutkan pemberian kredit modal kerja (KMK) juga tinggi sehingga londisi seperti ini memang dapat menjadi stimulus untuk masa datang. Ditambah lagi dana pihak ketiga (DPK), aset dan kredit yang naik. “Inilah gambaran-gambaran yang memberikan optimisme kepada saya terhadap perbankan dan pertumbuhan ekonomi tahun depan,” jelasnya.
Ia menyebut dalam tata kelola bank, harus ada sinergi antara pebankan dengan dunia usaha dan pemerintah sebagai tiga pilar tumbuh kembangnya perekonomian. “Pertemuan ini sebagai momentum menumbuhkan kondisi ekonomi yang kolektif sekaligus apresiasi kepada perbankan untuk melakukan terobosan,” katanya.
Ia memaparkan kondisi perbankan secara nasional yang diungkapkan Gubernur BI Darmin Nasution berhasil tumbuh positip. Kondisi ekonomi yang tidak stabil baik di Amerika Serikat maupun Eropa ternyata ekonomi Indonesia justru tumbuh 6 persen lebih. “Ini tentu peluang yang baik bagi kita,” katanya.
Pemimpin BI Regional Sumut-Aceh Nasser Atorf menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2011 diperkirakan tumbuh 6,70 persen plus minus 1 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2010 sebesar 6,30 persen. Sedangkan tahun 2012 target pertumbuhan ekonomi 7 persen plus minus 1 persen.
Total aset perbankan Sumut sampai Oktober 2011 tercatat Rp155,25 triliun atau tumbuh 16,12 persen dibanding tahun 2010 sebesar Rp133,70 triliuh. DPK mencapai Rp121,32 triliun atau tumbuh 11,23 persen. Sedangkan kredit yang disalurkan hingga Nopember 2011 tercatat Rp101,85 triliun, tumbuh 15,02 persen dibanding tahun 2010.
“Pertumbuhan kredit ini juga mendorong peningkatan rasio loan to deposit ratio dari 81,19 persen Desember 2010 menjadi 83,95 persen pada Nopember 2011,’ kata Nasser. Namun menurutnya, pencapaian tahun 2011 ini tidak membuat kita terlena mengingat tantangan yang dihadapi tahun 2012 tidaklah ringan. Sebab dengan target pertumuhan ekonomi 7 persen plus minus 1 persen maka perlu kerja keras dari kita semua.
Sementara itu, target inflasi Sumut tahun 2012 sebesar 5,00 persen plus minus 1 pesen juga menuntut kerjasama dan kerja keras untuk dapat mengendalikan inflasi. Sebab meski kondisi perbankan di Sumut tahun 2011 terlihat membaik, namun menurut Nasser kontribusi perbankan Sumtu masih sekira 49 persen. Artinya banyak dana-dana perbankan yang belum disalurkan secara optimal.
MEDAN (Berita): Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho menegaskan sampai saat ini ternyata masih ada ekonomi biaya tinggi di perbankan sehingga masyarakat terkesan masih kesulitan mendapatkan dana dan sisi lain di masyarakat masih ada pula administrasi yang berbelit-belit.
Hal itu dikemukakan Gatot pada “Pertemuan Tahunan Perbankan Sumatera Utara” di lantai 9 Gedung Bank Indonesia (BI) Medan Jalan Balai Kota Medan Selasa (13/12) siang tadi.
Pertemuan tahunan itu dihadiri juga oleh Pemimpin Bank Indonesia Regional Sumut-Aceh Nasser Atorf selaku penyelenggara, Ketua DPRD Sumut Saleh Bangun, Asisten II Ekbang Provsu Dzaili Azwar, Direktur Utama PT Bank Sumut H Gus Irawan, para pemimpin bank, Konjen Malaysia, Wakil Konsul AS, pejabat pemerintah dan stake holder lainnya di daerah ini.
Gatot menyebutkan pemberian kredit modal kerja (KMK) juga tinggi sehingga londisi seperti ini memang dapat menjadi stimulus untuk masa datang. Ditambah lagi dana pihak ketiga (DPK), aset dan kredit yang naik. “Inilah gambaran-gambaran yang memberikan optimisme kepada saya terhadap perbankan dan pertumbuhan ekonomi tahun depan,” jelasnya.
Ia menyebut dalam tata kelola bank, harus ada sinergi antara pebankan dengan dunia usaha dan pemerintah sebagai tiga pilar tumbuh kembangnya perekonomian. “Pertemuan ini sebagai momentum menumbuhkan kondisi ekonomi yang kolektif sekaligus apresiasi kepada perbankan untuk melakukan terobosan,” katanya.
Ia memaparkan kondisi perbankan secara nasional yang diungkapkan Gubernur BI Darmin Nasution berhasil tumbuh positip. Kondisi ekonomi yang tidak stabil baik di Amerika Serikat maupun Eropa ternyata ekonomi Indonesia justru tumbuh 6 persen lebih. “Ini tentu peluang yang baik bagi kita,” katanya.
Pemimpin BI Regional Sumut-Aceh Nasser Atorf menyebutkan pertumbuhan ekonomi Sumut tahun 2011 diperkirakan tumbuh 6,70 persen plus minus 1 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2010 sebesar 6,30 persen. Sedangkan tahun 2012 target pertumbuhan ekonomi 7 persen plus minus 1 persen.
Total aset perbankan Sumut sampai Oktober 2011 tercatat Rp155,25 triliun atau tumbuh 16,12 persen dibanding tahun 2010 sebesar Rp133,70 triliuh. DPK mencapai Rp121,32 triliun atau tumbuh 11,23 persen. Sedangkan kredit yang disalurkan hingga Nopember 2011 tercatat Rp101,85 triliun, tumbuh 15,02 persen dibanding tahun 2010.
“Pertumbuhan kredit ini juga mendorong peningkatan rasio loan to deposit ratio dari 81,19 persen Desember 2010 menjadi 83,95 persen pada Nopember 2011,’ kata Nasser. Namun menurutnya, pencapaian tahun 2011 ini tidak membuat kita terlena mengingat tantangan yang dihadapi tahun 2012 tidaklah ringan. Sebab dengan target pertumuhan ekonomi 7 persen plus minus 1 persen maka perlu kerja keras dari kita semua.
Sementara itu, target inflasi Sumut tahun 2012 sebesar 5,00 persen plus minus 1 pesen juga menuntut kerjasama dan kerja keras untuk dapat mengendalikan inflasi. Sebab meski kondisi perbankan di Sumut tahun 2011 terlihat membaik, namun menurut Nasser kontribusi perbankan Sumtu masih sekira 49 persen. Artinya banyak dana-dana perbankan yang belum disalurkan secara optimal.
dampak krisis
Peningkatan Investasi Bisa Memitigasi Dampak Krisis
Jakarta ( Berita ) : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan peningkatan investasi yang signifikan sangat diperlukan untuk memitigasi dampak krisis ekonomi yang melanda Eropa dan Amerika Serikat.
“Ekspor tentu akan mengalami perlambatan akibat krisis di Eropa dan Amerika, karena itu untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh dan meminimalkan dampak dari krisis, peningkatan investasi menjadi salah satu langkah yang perlu dilakukan,” kata Armida di Jakarta, Kamis [15/12].
Menurut Armida, yang harus diantisipasi dari krisis tersebut adalah bagaimana dampak dari dinamika perekonomian global itu kemudian bisa diminimalkan imbasnya kepada perekonomian Indonesia.
Ia menjelaskan, untuk menjaga perekonomian 2012 tetap tumbuh positif, perlu peningkatan investasi 11 persen. Peningkatan ini, selain dilakukan oleh pemerintah, tentunya perlu dukungan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta.
Pihak swasta dan BUMN harus meningkatkan dan memperluas investasi yang sudah ada, termasuk infrastruktur, karena pemerintah hanya memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan infrastruktur.
Untuk itu, iklim investasi perlu dijaga agar selalu dalam keadaan kondusif, terutama swasta, karena ketika mereka akan meningkatkan investasi atau melakukan investasi baru, tentunya swasta akan melihat iklim, prospek dan potensi usahanya.
Selain itu, dalam mendorong peningkatan investasi, pemerintah juga sudah melakukan perbaikan atas aturan-aturan yang mengahmbat investai itu sendiri.
Armida mengakui, regulasi banyak yang tumpang tindih agak mengahambat, tentunya kebijakan seperti ini sedang di deregulasi. Sebagi contoh, DPR telah menyetujui mengenai RUU pengadaan lahan untuk dijadikan undang-undang.
“Jadi, ke depan nanti, akan ada kepastian penyediaan lahan untuk pembangunan terutama untuk infrastruktur, jadi tidak akan berlarut lagi. Sederhana saja, kalau orang mau investasi kan ada ‘Opportunity Cost’, kalau itu nggak jelas, nggak tentu, lama dan berbelit-belit, maka investor akan cari kesempatan yang lain,” ucapnya.
Dengan demikian, jika berbagai hal yang dinilai menghambat investasi telah diatasi, maka peningkatan investasi bisa segera terwujud demi terjaganya pertumbuhan.
Menurut Armida, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih didukung dari sisi ekspor . Pertumbuhan ekspor itu sendiri diperkirakan melambat dari 13 persen (2011) menjadi sekitar 10 persen (2012).
“Kalau ekspor yang melambat ini tidak didukung dengan peningkatan investasi, tentunya dampak krisis bisa mengancam Indonesia, jadi dengan ekspor yang relatif melambat, kuncinya adalah investasi diusahakan untuk tetap tumbuh.” Jumlah investasi pemerintah sendiri telah dinaikkan kalau pada 2011 Rp140 triliun dan pada 2012 Rp168 triliun, padahal 2010 masih sekitar Rp80 triliun, katanya.
arus modal masuk
Pemerintah Siap Kelola Arus Modal Masuk
Bali ( Berita ) : Pemerintah siap mengelola potensi arus modal masuk yang diperkirakan makin meningkat kepada sektor riil setelah lembaga pemeringkat Fitch memberikan tingkat layak investasi atau “investment grade” kepada Indonesia.
“Kita harap ada pengembangan ‘Foreign Direct Investment’ yang selama ini masuk ke instrumen portofolio, tentu kalau ditanya kemana dana ini diarahkan, tentu kita harapkan masuk ke sektor riil,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui dalam seminar “Transforming Capital Inflow into Real Investment through Sound Fiscal Policy di Nusa Dua, Bali, Jumat [16/12] .
Menkeu mengemukakan arus modal yang masuk ke dalam sektor riil dapat dikembangkan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan pembenahan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah.
Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan peraturan terkait mengenai skema ideal pembiayaan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan aturan sejenis yang mendukung kemudahan iklim berusaha.
“Kita mulai mengalokasikan resources untuk siapkan kerja sama pemerintah swasta supaya dana yang datang dari luar itu tahu ada keyakinan atas peraturan di Indonesia, adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang membuat dana itu, kalau masuk itu mempunyai kejelasan tentang bagaimana mereka berinvestasi,” ujar Menkeu.
Pemerintah juga merespon dengan memberikan kebijakan fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance serta melakukan modernisasi sistem pajak agar investor makin berminat untuk menanamkan modalnya kepada pengembangan sektor riil.
“Kita juga merespon dengan kebijakan-kebijakan perpajakan dimana kita berikan fasilitas-fasilitas insentif ataupun fasilitas umum lainnya sehingga investor pada saat masuk ke Indonesia tahu persis bahwa untuk sektor tertentu ada bentuk insentif fiskal mulai dari percepatan, bisa mengurangi taxable incomenya, serta skema penyusutan tertentu,” ujarnya.
Anggaran berimbang
Menkeu Agus mengatakan pula dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kemudahan iklim berusaha di Indonesia, maka pemerintah juga berupaya menciptakan anggaran negara yang berimbang sehingga stabilitas perekonomian dapat terus terjaga.
“Kita lihat bahwa prioritas pemerintah mulai dari reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan, sampai masalah pertanian, kesehatan kita lihat bahwa dengan alokasi anggaran yang baik itu akan membuat sektor-sektor semakin siap, jadi mulai dengan anggaran,” ujar Menkeu.
Selain itu, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada dalam angka 6,5 persen, saat ini juga telah disiapkan dana cadangan risiko fiskal, stabilitas pangan, jaminan pengaman sosial serta antisipasi bencana alam.
“Ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap perkembangan situasi ekonomi dan keamanan untuk mengundang investor,” ujarnya.
Saat ini, arus modal secara bertahap masuk ke Indonesia melalui pasar modal, pasar obligasi dan pasar uang yang jumlahnya makin meningkat setiap tahun.
Pada 2006, arus modal masuk mengalir 2,7 miliar dolar AS, meningkat hingga sebesar 26,2 miliar dolar pada 2010 dan hingga kuartal III 2011 telah mencapai 16,1 miliar dolar.
Namun, sebagian arus modal tersebut berbentuk investasi jangka pendek portofolio yang seharusnya dapat menjadi nilai tambah yang optimal bagi perekonomian apabila direalisasikan untuk pengembangan investasi sektor riil.
Daerah Investasi Menarik
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi daerah tujuan investasi yang menarik setelah lembaga pemeringkat Fitch memberikan tingkat layak investasi atau “investment grade”.
“Kami percaya dengan ‘rating investment grade’ ini, Indonesia akan menjadi tempat tujuan investasi yang semakin menarik dan lebih banyak arus modal asing mengalir ke dalam negeri,” ujarnya dalam seminar “Transforming Capital Inflow into Real Investment through sound Fiscal Policy” di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Lembaga pemeringkat Fitch menaikkan “sovereign credit rating” dari BB+ menjadi BBB- yang menunjukkan Indonesia telah pantas mencapai tingkat layak investasi (investment grade)
Dalam laporannya, Fitch menekankan bahwa rating ini mencerminkan disiplin fiskal yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas serta rasio utang publik yang rendah dan cenderung menurun.
Peringkat layak investasi tersebut juga memperlihatkan Indonesia memiliki likuiditas eksternal yang kuat dan memiliki kerangka kebijakan makro yang berhat-hati.
Menurut Menkeu, Indonesia dengan usaha yang keras dan komitmen yang kuat, berhasil memperoleh kembali status tersebut setelah 13 tahun, karena kualitas pertumbuhan ekonomi dalam delapan tahun terakhir menunjukkan grafik meningkat dan stabil.
Apalagi, katanya, ketika krisis pada 2008, Indonesia mampu menunjukkan diri sebagai salah satu dari tiga negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi positif.
“Saat ini negara-negara dalam keadaan sulit, Indonesia masih bisa mengelola. Walaupun tidak mudah tetapi pertumbuhan ekonomi kita masih baik,” ujarnya.
Menkeu menambahkan, peringkat layak investasi tersebut menunjukkan Indonesia mampu mengelola makro ekonomi secara baik yang ditunjukkan dengan defisit anggaran yang terjaga dalam kisaran dua persen selama sepuluh tahun terakhir.
“Memang selama sepuluh tahun terakhir kita defisit, tapi realisasi tidak pernah lebih dari dua persen, bandingkan dengan negara tetangga atau yang sedang mengalami krisis di Eropa, yang defisitnya besar,” katanya.
Selain itu, peringkat layak investasi tersebut juga menunjukkan rasio pengelolaan utang Indonesia yang saat ini dalam kondisi baik, hanya mencapai 25-26 persen dari GDP.
“Ini menunjukkan rasio utang Indonesia baik dibandingkan negara lain, dan dengan adanya peringkat layak investasi pembayaran total bunga utang juga akan menurun,” ujarnya.
Menkeu mengatakan, dengan kondisi makro perekonomian yang baik tersebut, maka tidak mengherankan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai salah satu negara layak investasi di dunia.
Berdasarkan hasil survei world investment report dari UNCTAD tahun 2011, Indonesia bahkan menjadi negara peringkat tujuh daerah tujuan investasi di bawah China, Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia dan Polandia.
“Peringkat kita naik dua level jika dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya. Jadi orang ingin investasi di Indonesia, tinggal kita terus memperbaiki diri dan sebagai stakeholder, pemerintah positif untuk menerima mereka,” ujarnya.
Menkeu juga mengharapkan peringkat layak investasi tersebut merupakan sinyal bahwa Indonesia selangkah lagi dapat menjadi negara maju. “Investment grade memberikan persepsi bahwa Indonesia dalam melakukan reformasi menunjukkan karya dan ini penting, keyakinan kita menjadi negara maju semakin tinggi,” ujarnya.
Namun, pemerintah tetap dihadapkan pada berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah agar iklim berusaha menjadi lebih baik yaitu stabilitas keamanan dan kepastian hukum serta pemberantasan korupsi. “Stabilitas keamanan dan kepastian hukum serta pemberantasan korupsi adalah area perbaikan yang terus kita upayakan,” ujar Menkeu.
Bali ( Berita ) : Pemerintah siap mengelola potensi arus modal masuk yang diperkirakan makin meningkat kepada sektor riil setelah lembaga pemeringkat Fitch memberikan tingkat layak investasi atau “investment grade” kepada Indonesia.
“Kita harap ada pengembangan ‘Foreign Direct Investment’ yang selama ini masuk ke instrumen portofolio, tentu kalau ditanya kemana dana ini diarahkan, tentu kita harapkan masuk ke sektor riil,” ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui dalam seminar “Transforming Capital Inflow into Real Investment through Sound Fiscal Policy di Nusa Dua, Bali, Jumat [16/12] .
Menkeu mengemukakan arus modal yang masuk ke dalam sektor riil dapat dikembangkan bagi pembangunan sarana infrastruktur dan pembenahan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah.
Upaya yang dilakukan pemerintah adalah menyiapkan peraturan terkait mengenai skema ideal pembiayaan Kerja sama Pemerintah Swasta (KPS) dan aturan sejenis yang mendukung kemudahan iklim berusaha.
“Kita mulai mengalokasikan resources untuk siapkan kerja sama pemerintah swasta supaya dana yang datang dari luar itu tahu ada keyakinan atas peraturan di Indonesia, adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang membuat dana itu, kalau masuk itu mempunyai kejelasan tentang bagaimana mereka berinvestasi,” ujar Menkeu.
Pemerintah juga merespon dengan memberikan kebijakan fasilitas insentif perpajakan seperti tax holiday dan tax allowance serta melakukan modernisasi sistem pajak agar investor makin berminat untuk menanamkan modalnya kepada pengembangan sektor riil.
“Kita juga merespon dengan kebijakan-kebijakan perpajakan dimana kita berikan fasilitas-fasilitas insentif ataupun fasilitas umum lainnya sehingga investor pada saat masuk ke Indonesia tahu persis bahwa untuk sektor tertentu ada bentuk insentif fiskal mulai dari percepatan, bisa mengurangi taxable incomenya, serta skema penyusutan tertentu,” ujarnya.
Anggaran berimbang
Menkeu Agus mengatakan pula dalam upaya meningkatkan kenyamanan dan kemudahan iklim berusaha di Indonesia, maka pemerintah juga berupaya menciptakan anggaran negara yang berimbang sehingga stabilitas perekonomian dapat terus terjaga.
“Kita lihat bahwa prioritas pemerintah mulai dari reformasi birokrasi, transformasi kelembagaan, sampai masalah pertanian, kesehatan kita lihat bahwa dengan alokasi anggaran yang baik itu akan membuat sektor-sektor semakin siap, jadi mulai dengan anggaran,” ujar Menkeu.
Selain itu, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang saat ini berada dalam angka 6,5 persen, saat ini juga telah disiapkan dana cadangan risiko fiskal, stabilitas pangan, jaminan pengaman sosial serta antisipasi bencana alam.
“Ini menunjukkan keseriusan Indonesia terhadap perkembangan situasi ekonomi dan keamanan untuk mengundang investor,” ujarnya.
Saat ini, arus modal secara bertahap masuk ke Indonesia melalui pasar modal, pasar obligasi dan pasar uang yang jumlahnya makin meningkat setiap tahun.
Pada 2006, arus modal masuk mengalir 2,7 miliar dolar AS, meningkat hingga sebesar 26,2 miliar dolar pada 2010 dan hingga kuartal III 2011 telah mencapai 16,1 miliar dolar.
Namun, sebagian arus modal tersebut berbentuk investasi jangka pendek portofolio yang seharusnya dapat menjadi nilai tambah yang optimal bagi perekonomian apabila direalisasikan untuk pengembangan investasi sektor riil.
Daerah Investasi Menarik
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi daerah tujuan investasi yang menarik setelah lembaga pemeringkat Fitch memberikan tingkat layak investasi atau “investment grade”.
“Kami percaya dengan ‘rating investment grade’ ini, Indonesia akan menjadi tempat tujuan investasi yang semakin menarik dan lebih banyak arus modal asing mengalir ke dalam negeri,” ujarnya dalam seminar “Transforming Capital Inflow into Real Investment through sound Fiscal Policy” di Nusa Dua, Bali, Jumat.
Lembaga pemeringkat Fitch menaikkan “sovereign credit rating” dari BB+ menjadi BBB- yang menunjukkan Indonesia telah pantas mencapai tingkat layak investasi (investment grade)
Dalam laporannya, Fitch menekankan bahwa rating ini mencerminkan disiplin fiskal yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkualitas serta rasio utang publik yang rendah dan cenderung menurun.
Peringkat layak investasi tersebut juga memperlihatkan Indonesia memiliki likuiditas eksternal yang kuat dan memiliki kerangka kebijakan makro yang berhat-hati.
Menurut Menkeu, Indonesia dengan usaha yang keras dan komitmen yang kuat, berhasil memperoleh kembali status tersebut setelah 13 tahun, karena kualitas pertumbuhan ekonomi dalam delapan tahun terakhir menunjukkan grafik meningkat dan stabil.
Apalagi, katanya, ketika krisis pada 2008, Indonesia mampu menunjukkan diri sebagai salah satu dari tiga negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi positif.
“Saat ini negara-negara dalam keadaan sulit, Indonesia masih bisa mengelola. Walaupun tidak mudah tetapi pertumbuhan ekonomi kita masih baik,” ujarnya.
Menkeu menambahkan, peringkat layak investasi tersebut menunjukkan Indonesia mampu mengelola makro ekonomi secara baik yang ditunjukkan dengan defisit anggaran yang terjaga dalam kisaran dua persen selama sepuluh tahun terakhir.
“Memang selama sepuluh tahun terakhir kita defisit, tapi realisasi tidak pernah lebih dari dua persen, bandingkan dengan negara tetangga atau yang sedang mengalami krisis di Eropa, yang defisitnya besar,” katanya.
Selain itu, peringkat layak investasi tersebut juga menunjukkan rasio pengelolaan utang Indonesia yang saat ini dalam kondisi baik, hanya mencapai 25-26 persen dari GDP.
“Ini menunjukkan rasio utang Indonesia baik dibandingkan negara lain, dan dengan adanya peringkat layak investasi pembayaran total bunga utang juga akan menurun,” ujarnya.
Menkeu mengatakan, dengan kondisi makro perekonomian yang baik tersebut, maka tidak mengherankan Indonesia mendapatkan pengakuan sebagai salah satu negara layak investasi di dunia.
Berdasarkan hasil survei world investment report dari UNCTAD tahun 2011, Indonesia bahkan menjadi negara peringkat tujuh daerah tujuan investasi di bawah China, Amerika Serikat, India, Brasil, Rusia dan Polandia.
“Peringkat kita naik dua level jika dibandingkan hasil survei tahun sebelumnya. Jadi orang ingin investasi di Indonesia, tinggal kita terus memperbaiki diri dan sebagai stakeholder, pemerintah positif untuk menerima mereka,” ujarnya.
Menkeu juga mengharapkan peringkat layak investasi tersebut merupakan sinyal bahwa Indonesia selangkah lagi dapat menjadi negara maju. “Investment grade memberikan persepsi bahwa Indonesia dalam melakukan reformasi menunjukkan karya dan ini penting, keyakinan kita menjadi negara maju semakin tinggi,” ujarnya.
Namun, pemerintah tetap dihadapkan pada berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah agar iklim berusaha menjadi lebih baik yaitu stabilitas keamanan dan kepastian hukum serta pemberantasan korupsi. “Stabilitas keamanan dan kepastian hukum serta pemberantasan korupsi adalah area perbaikan yang terus kita upayakan,” ujar Menkeu.
ekonomi indonesia
Ekonomi Indonesia 2012 Hadapi Banyak Hambatan
Jakarta ( Berita ) : Pengamat ekonomi, Ifan Kurniawan, menilai ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dari tahun ke tahun ke depan akan mengalami hambatan karena krisis utang di Eropa dan Amerika Serikat yang masih tak menentu.
Selain itu pemerintah Indonesia juga mengalami tekanan berat dari subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang kianmeningkat akibat terus naiknya harga minyak mentah dunia yang saat ini mencapai 110 dolar AS, kata analis PT First Asia Capital itu di Jakarta.
Menurut Ifan, kenaikan harga minyak mentah dunia terjadi karena adanya ancaman dari Iran yang akan menutup Selat Hormuz, apabila negara-negara Barat masih mempersoalkan masalah nuklirnya.
Ancaman Iran itu mengakibatkan harga minyak mentah dunia terus menguat hingga mencapai 110 dolar AS per barel, ujarnya.
Ancaman Iran itu, lanjut dia, apabila dilakukan akan membuat harga minyak mentah dunia akan dapat mencapai 130 dolar AS per barel dan akan menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan akan dapat mencapai 6,5 persen, ucapnya.
Ia juga mengatakan, persediaan pangan dan kebutuhah pokok lainnya makin berkurang dan kemungkinan harganya melonjak karena cuaca alam yang tak menentu.
Gangguan alam mengakibatkan panen beras maupun gandum berkurang, sehingga harganya bergerak yang juga akan mengimbas harga kebutuhan pokok lainnya.
Banjir di Thailand mengakibatkan panen beras di Negara Gajah menipis sehingga pasokannya ke negara konsumen berkurang, tuturnya.
Kondisi ini, menurut dia, akan mendorong laju inflasi di dalam negeri yang ditargetkan empat plus minus satu (4 plus +-1) sulit diwujudkan, bahkan cenderung akan mengalami kenaikan.
Jadi rencana Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan dan Giro Wajib Minimum (GWM) pada 2012 kemungkinan akan mengalami kesulitan, katanya.
Ifan Kurniawan mengatakan, 2012 merupakan tahun yang lebih sulit dibanding 2011 karena pasarnya kurang menguntungkan.
Meski Indonesia diperkirakan pada kuartal pertama 2012 akan mendapat perbaikan investment grade yang mendorong pelaku asing kembali memasuki pasar domestik, namun mereka juga kemungkinan akan hati-hati menempatkan dananya, ucapnya.
Jumat, 02 Desember 2011
pengangguran sebagai masalah ekonomi terbesar
JAKARTA - Presiden Boston Institute for Developing Economies, Gustav F. Papanek menilai masalah terbesar dalam perekonomian Indonesia adalah pengangguran. “Saya khawatir dengan masalah terselubung di Indonesia, yaitu pertumbuhan tanpa pekerjaan,” katanya di Jakarta, tadi malam. Setiap tahun, 2 juta orang di Indonesia mencari pekerjaan. Berarti, setelah krisis moneter 1998, ada 22 juta pengangguran. Papanek menghitung, hanya 5,5 juta yang telah mendapat pekerjaan tetap. Sementara 3,5 juta mencari pekerjaan di luar negeri, sebagian besar sebagai pembantu rumah tangga, dan 4 juta tetap menganggur. Sisanya, menunjukkan sudah mendapat pekerjaan dalam statistik, namun sebenarnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Ini disebut Papanek dengan istilah work in income sharing atau pekerjaan berbagi penghasilan. Papanek yang pernah menjabat Direktur Harvard Advisory Group untuk Komisi Perencanaan dan Departemen Keuangan Indonesia pada 1971 hingga 1973 ini mencontohkan pekerjaan tukang semir sepatu. “Jumlah sepatu tidak bertambah, tapi tukang semir sepatunya bertambah. Yang tadinya penghasilan dibagi tiga, sekarang harus dibagi empat,” pungkasnya. Pekerjaan semacam ini ada, menurutnya, bukan karena dibutuhkan, tapi karena orang butuh pekerjaan. Produktivitas dari pekerjaan ini dinilai Papanek sangat rendah, bahkan tidak ada sama sekali. “Mereka hanya mengkonsumsi, tidak memproduksi,” tuturnya. Lahan pekerjaan yang juga banyak digeluti pekerja Indonesia adalah di sektor pertanian. Pekerjaan ini juga dinilainya sebagai work in income sharing, karena lahan pertanian tidak bertambah, hanya tenaga kerjanya yang jumlahnya bertambah. Padahal, negara yang benar-benar berkembang ditandai dengan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. “Seperti China, India, dan Vietnam,” ujar Papanek. Solusi untuk masalah pengangguran ini adalah menaikkan angka pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Target pemerintah sebesar 7 persen dinilai Papanek masih belum cukup. “Dulu Indonesia mampu tumbuh 8 persen, kenapa sekarang tidak,” katanya. Pertumbuhan itu dapat dicapai dengan tiga langkah. Pertama, menambah dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi solusi cepat dalam penambahan pendapatan bagi rakyat miskin dan pembangunan infrastruktur rural. Kedua, memperbesar ekspor mineral, minyak, gas, dan tanaman perkebunan yang hasilnya bisa digunakan untuk mendanai kesehatan, pendidikan, dan perumahan bagi rakyat miskin. Ketiga, meningkatkan pangsa pasar dunia, terutama dari ekonomi yang menghasilkan lapangan pekerjaan seperti industri manufaktur. Papanek mencontohkan, dulu industri tekstil dan garmen Indonesia menguasai 2,5 persen pangsa pasar dunia, sekarang hanya 1,7 persen. Padahal, selisih tersebut berarti berkurangnya 5 miliar ekspor dan 1,5 juta lapangan pekerjaan. Solusi ini merupakan solusi jangka pendek dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia jangka panjang, Papanek memberikan resep perbaikan sistem pendidikan. “Butuh waktu lama, namun bisa dipercepat dengan membangun perguruan tinggi kelas dunia yang juga memberikan pendidikan untuk rakyat miskin, seperti di India,” katanya. |
Langganan:
Postingan (Atom)